150 HEKTAR LAHAN SAWAH DI DESA PALUH KURAU TERANCAM RUSAK TERKENA AIR LAUT

150 HEKTAR LAHAN SAWAH DI DESA PALUH KURAU TERANCAM RUSAK TERKENA AIR LAUT

Binjai.Elangpos.

Sekitar 150 hektar areal pertanian sawah, di desa Paluh Kurau, kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Sedang, Sumatera Utara, saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, akibat masuknya aliran air laut, ke areal persawahan . Ironisnya, upaya perbaikan tangul untuk mencegah, air laut masuk ke areal persawahan, malah di larang pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam ( BKSDA ) Sumatera Utara.

“ Kami perbaiki tangul agar air laut tidak masuk areal persawahan warga, tapi di larang pihak BKSDA “ kata Anang Alamnysah, ketua kelompok tani, desa Paluh Kurau, kepada Elangpos, Senin (17/6 ) di dusun tiga belas, desa Paluh Kurau.

Perbaikan tangul untuk meninggikan tangul dan agar tangul semakin kokoh, di lakukan karena tangul yang ada kini kondisinya sudah mulai rusak. “ Sekarang banyak bocoran rembesan air laut masuk ke areal persawahan “ kata Anang Alamsyah di damping warga desa lainnya.

Selain tanggul yang bocor, kondisi tangul saat ini kurang tinggi, sehingga saat air laut sedang pasang, mengakibatkan luapan air laut, memasuki areal persawahan warga. “ Areal persawahan kalau sudah di genangi air laut, butuh waktu bertahun – tahun, untuk bisa di gunakan kembali untuk bercocok tanam padi “ jelas Alamsyah.

“ Kami mengeluarkan dana besar untuk menyewa alat berat , untuk memperbaiki tangul, tapi malah di larang BKSDA “ kata Alamsyah. Perbaikan tanggul murni untuk mengamankan areal persawahan warga, yang kini akan memasuki masa tanam padi.

Kepada desa Paluh Kurau, Muhamad Yusuf Batu Bara, menyesalkan sikap BKSDA Sumut melarang warga desa, untuk perbaikan tanggul. Menurut kepala desa, areal persawahan warga, merupakan milik warga yang sudah di kerjakan warga sebagai lahan persawahan sejak tahun 1970 an.

“ Masyarakat mencari makan dari pertanian sawah, sejak tahun 1970 an, saya berharap masyarakat desa Paluh Kurau , dapat bertani padi, dan pihak BKDSA tidak melarang masyarakat memperbaiki tanggul “ kata Kades Paluh Kurau. (mza)